JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Faldo Maldini menilai kenaikan BBM bukan langkah yang tepat. Apalagi, pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang seharusnya mampu membantu rakyat miskin dari dampak kenaikan BBM itu tidak langsung efektif mengatasi penderitaan masyarakat. Sehingga hanya menjadi instrumen politik penguasa untuk menghibur masyarakat agar tidak bereaksi berlebihan terhadap kebijajakan pemerintah.
"Kami khawatir, kenaikan harga BBM ini beban ekonomi masyarakat makin banyak. Lalu menyebabkan bertambahnya jumlah anak putus sekolah serta balita mengalami gizi buruk di kalangan masyarakat kecil. Sedangkan BLSM tidak cukup untuk menutupi efek kenaikan BBM," ungkap Faldo kepada JPNN di Jakarta, Kamis (22/3).
Karena itu, BEM UI menyarankan adanya realokasi anggaran dari pos-pos lain yang kurang penting agar dialihkan ke subsidi BBM. "Misalnya, dengan meminimalisir belanja birokrasi. Karena berdasarkan data tahun 2005, belanja birokrasi berkisar pada Rp 123,6 triliun, namun tahun 2012 meningkat hingga Rp 733 triliun. Sedangkan subsidi BBM sendiri pada tahun ini hanya berkisar pada angka Rp 123 triliun," papar Faldo yang mengaku tengah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR RI siang ini.
Namun begitu, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI ini turut mengimbau agar pemerintah harus terus menguatkan fungsi KPK serta memperketat Standard Operating Procedure (SOP) Kementerian Keuangan khususnya mengenai standar pembiayaan keuangan. "Jika semua ini bisa dilakukan pemerintah maka sangat dimungkinkan hasil yang didapat akan lebih maksimal. Bahkan, masyarakat juga dapat lebih merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah," tukasnya. (cha/jpnn)
"Kami khawatir, kenaikan harga BBM ini beban ekonomi masyarakat makin banyak. Lalu menyebabkan bertambahnya jumlah anak putus sekolah serta balita mengalami gizi buruk di kalangan masyarakat kecil. Sedangkan BLSM tidak cukup untuk menutupi efek kenaikan BBM," ungkap Faldo kepada JPNN di Jakarta, Kamis (22/3).
Karena itu, BEM UI menyarankan adanya realokasi anggaran dari pos-pos lain yang kurang penting agar dialihkan ke subsidi BBM. "Misalnya, dengan meminimalisir belanja birokrasi. Karena berdasarkan data tahun 2005, belanja birokrasi berkisar pada Rp 123,6 triliun, namun tahun 2012 meningkat hingga Rp 733 triliun. Sedangkan subsidi BBM sendiri pada tahun ini hanya berkisar pada angka Rp 123 triliun," papar Faldo yang mengaku tengah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR RI siang ini.
Namun begitu, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI ini turut mengimbau agar pemerintah harus terus menguatkan fungsi KPK serta memperketat Standard Operating Procedure (SOP) Kementerian Keuangan khususnya mengenai standar pembiayaan keuangan. "Jika semua ini bisa dilakukan pemerintah maka sangat dimungkinkan hasil yang didapat akan lebih maksimal. Bahkan, masyarakat juga dapat lebih merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah," tukasnya. (cha/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar